Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas berterimakasih kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Persyarikatan Muhammadiyah akan terbit bulan ini.
“Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih jika benar Pak Bahlil sebagai menteri ESDM bulan ini sudah akan menandatangani IUPK untuk PP Muhammadiyah,” ujar Buya Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Menurut dia, pernyataan Bahlil tersebut menjawab keraguan dari berbagai pihak tentang keseriusan pemerintah terhadap pemberian IUPK kepada Muhammadiyah.
Setelah IUPK untuk Muhammadiyah tersebut sudah ada di tangan, lanjut dia, PP Muhammadiyah tentu akan menindak lanjutinya.
“Insya Allah Muhammadiyah sudah siap dengan SDM-nya dan dengan segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut,” ucap Wakil Ketua Umum MUI ini.
Setelah itu, tambah dia, PP Muhammadiyah juga akan rapat secepatnya untuk membicarakan dan menyiapkan segala sesuatunya agar pengelolaan tambang yang dipercayakan kepada Muhammadiyah tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
“Pokoknya begitu IUPK sudah berada di tangan organisasi maka PP Muhammadiyah akan rapat secepatnya,” kata Buya Anwar.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit bulan ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3/2025).
“Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Bahlil.
Dia mengatakan penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.
