Kementerian Komunikasi Suriah mengumumkan pembukaan pemblokiran puluhan situs yang sebelumnya diblokir oleh rezim Assad.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan kecepatan internet untuk memastikan akses komunikasi yang lebih baik bagi warga negara.
Menteri Komunikasi Suriah, Hussein al-Masri, menyatakan bahwa larangan terhadap konten pro-revolusi juga telah dicabut.
Dia menambahkan bahwa batas kecepatan internet di provinsi Daraa dan Quneitra telah dibatalkan untuk meningkatkan kualitas internet.
Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi akses informasi dan layanan elektronik bagi masyarakat.
Hussein juga menekankan pentingnya mencabut pemblokiran situs-situs yang mendukung revolusi Suriah.
Kementerian berencana untuk menghubungkan komunikasi yang lebih baik antara provinsi Suriah utara dan provinsi lainnya.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari rencana pemerintahan baru untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan.
Menurut laporan Freedom House tahun 2020, kebebasan internet di bawah pemerintahan Assad sangat dibatasi.
Organisasi tersebut mencatat penindasan pemerintah terhadap perbedaan pendapat mencapai titik tertinggi sepanjang masa.
Jurnalis dan aktivis online sering menghadapi penangkapan, penahanan, dan penyiksaan.
Rezim Assad juga menerapkan ‘penjatahan internet’ yang membatasi jumlah data yang dapat digunakan warga setiap bulan.
Jika melebihi ambang batas, kecepatan internet akan dikurangi dengan kenaikan harga yang signifikan.
Freedom House menyatakan bahwa ini merupakan pengekangan terhadap kebebasan sipil dan hak politik di Suriah.
Sebagian besar aktivis melakukan sensor diri untuk menghindari penindasan dari sumber keamanan di bawah Assad.
Infrastruktur telekomunikasi Suriah dianggap salah satu yang paling tidak berkembang di Timur Tengah.
Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, berjanji untuk mempertahankan kebebasan setelah penggulingan rezim Assad oleh kelompok pemberontak.
