Di era modern, konsep ulil amri sering menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan menekankan bahwa ulil amri adalah pemerintah resmi yang berkuasa, sementara sebagian lain lebih menekankan pada peran ulama sebagai penjaga agama.
Kontroversi ini muncul karena perkembangan sistem politik yang tidak selalu berbasis syariat. Negara modern dengan demokrasi, republik, atau kerajaan memiliki bentuk kepemimpinan yang berbeda dari masa awal Islam. Hal ini membuat penafsiran tentang ulil amri menjadi lebih luas.
Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa ulil amri adalah setiap pemimpin yang sah secara hukum dan memiliki kewenangan mengatur rakyat. Selama mereka tidak mengajak kepada kekufuran, maka umat Islam wajib menaati.
Namun, ada juga kelompok yang menganggap ulil amri haruslah pemimpin yang menjalankan syariat secara menyeluruh. Jika tidak, maka ketaatan bisa dipertanyakan. Perbedaan pandangan ini sering memunculkan polemik di kalangan umat.
Di tengah kontroversi ini, umat Islam perlu mengedepankan sikap moderat. Ketaatan kepada pemimpin tetap penting demi menjaga ketertiban, namun kontrol syariat juga harus terus ditegakkan. Ulil amri seharusnya menjadi mitra umat dalam membangun kehidupan yang lebih adil dan bermartabat.
Dengan begitu, pemahaman tentang ulil amri di era modern bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk maslahat umat.
