Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengumumkan persiapan Konferensi “Asia Pacific Dialogue for Palestine”.
Konferensi ini dianggap sebagai wujud nyata dari semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi.
Acara dijadwalkan berlangsung pada 7–8 November 2025, dengan puncak kegiatan dan pernyataan politik di Gedung DPR RI.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan isu kemanusiaan dan keadilan global.
Ia menegaskan bahwa DPR siap “pasang badan” untuk membela Palestina di forum tersebut.
Mardani juga memuji kolaborasi DPR dengan MUI yang dinilainya mewakili suara moral seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, isu Palestina bukan semata persoalan agama, tetapi soal kemanusiaan dan anti-penjajahan.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut konferensi ini bertujuan memperkuat aliansi regional melawan penjajahan.
Ia menilai pelanggaran hukum internasional oleh Israel telah merusak perdamaian dunia.
Sudarnoto menegaskan kawasan Asia Pasifik memiliki kepentingan moral yang sama untuk menyerukan keadilan bagi Palestina.
Konferensi ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk lembaga filantropi Islam seperti Dompet Dhuafa, IZI, dan Rumah Zakat.
Partisipasi lembaga-lembaga tersebut menunjukkan konsolidasi kuat antara masyarakat sipil dan lembaga keagamaan.
Negara-negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Maladewa, Australia, Jepang, dan Filipina dikonfirmasi hadir dengan biaya mandiri.
Delegasi dijadwalkan tiba pada 6 November dan mengikuti pertemuan informal di Kantor MUI pada 7 November.
Tiga gagasan utama konferensi mencakup pembentukan tim kawasan, pendirian dana abadi bersama, dan penyusunan Deklarasi Asia Pasifik untuk Palestina.
Selain itu, diumumkan bahwa H. Mohammad Jusuf Kalla menerima “MUI Peace Mujahid Award 2024” atas dedikasinya dalam perjuangan perdamaian.
