Monitorday.com – Di era modern, istilah bughat sering dikaitkan dengan pemberontakan atau separatisme yang menentang pemerintahan sah. Meski kondisi politik berbeda dengan masa klasik, prinsip syariat terkait bughat tetap relevan, yaitu menjaga stabilitas dan menghindari pertumpahan darah.
Bughat di zaman ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perlawanan bersenjata, kudeta militer, hingga gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara. Semua ini pada dasarnya adalah bentuk penolakan terhadap pemimpin sah, dan menurut syariat termasuk tindakan yang dilarang.
Namun, sebagian kalangan berargumen bahwa perlawanan bisa dibenarkan bila pemimpin bersikap zalim. Pandangan ini kerap diperdebatkan, karena dalam hadis Nabi jelas disebutkan agar umat bersabar menghadapi pemimpin zalim, kecuali jika pemimpin tersebut melakukan kekufuran nyata. Artinya, syarat untuk membolehkan perlawanan sangat berat dan tidak bisa dijadikan alasan sembarangan.
Di sisi lain, dunia modern memberikan ruang bagi penyaluran aspirasi tanpa bughat. Demokrasi, misalnya, membuka jalan bagi rakyat untuk menyampaikan kritik, mengganti pemimpin, atau menuntut keadilan tanpa harus mengangkat senjata. Dengan cara ini, prinsip syariat yang menolak bughat bisa tetap terjaga, sekaligus memberi ruang bagi rakyat untuk memperbaiki kondisi.
Bughat di era modern juga membawa risiko lebih besar karena teknologi persenjataan yang semakin maju. Jika dahulu bughat hanya menimbulkan konflik lokal, kini bisa menghancurkan negara secara total. Kerugian ini tentu lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.
Karena itu, umat Islam perlu bijak dalam membedakan antara perlawanan yang sah secara konstitusional dan bughat yang terlarang dalam agama. Ketaatan kepada pemimpin, selama tidak melanggar syariat, adalah bagian dari menjaga keamanan dan persatuan. Perlawanan hanya sah bila dilakukan dengan cara yang damai, konstitusional, dan tidak menimbulkan kerusakan lebih besar.
