Mayoritas warga Jerman mendukung penangguhan ekspor senjata ke ‘Israel’ terkait perang genosida yang terjadi di Gaza, menurut survei lembaga opini Insa.
Survei yang diterbitkan pada Selasa (03/06/2025) menunjukkan bahwa 58 persen responden mendukung penghentian sementara ekspor senjata tersebut.
Sekitar 22 persen responden tidak setuju, sementara 19 persen lainnya tidak dapat atau tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut.
Isu ekspor senjata ke ‘Israel’ belakangan ini ramai diperbincangkan di Jerman, seiring dengan perang genosida yang dilakukan oleh ‘Israel’ di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Johann Wadephul baru-baru ini mengumumkan peninjauan kembali ekspor senjata Jerman ke ‘Israel’.
Namun, Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menganjurkan agar ekspor senjata tetap dilanjutkan sesuai volume yang telah disepakati sebelumnya.
Pada hari Senin, Jerman mengungkapkan bahwa mereka telah menyetujui penjualan senjata senilai hampir setengah miliar euro ke ‘Israel’ sejak Oktober 2023.
Dari 7 Oktober 2023 hingga 13 Mei 2025, Jerman mengeluarkan izin ekspor senjata dengan total €485,1 juta ($554,3 juta) ke ‘Israel’.
Ekspor yang disetujui mencakup berbagai peralatan militer, seperti sistem persenjataan, amunisi, radar, perangkat komunikasi, dan suku cadang untuk kendaraan lapis baja.
Pemerintah Jerman mengatakan bahwa mereka hanya memberikan informasi terbatas tentang sifat ekspor tersebut, mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Federal.
Menurut pemerintah, pengungkapan rinciannya dapat merusak hubungan luar negeri Jerman dengan ‘Israel’.
Menteri Luar Negeri Johann Wadephul mengatakan bahwa Jerman mungkin akan meninjau dan berpotensi membatasi ekspor senjata ke ‘Israel’ mengingat kekejaman militer yang terjadi di Gaza.
Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Jalur Gaza melaporkan bahwa setidaknya 54.470 warga Palestina telah syahid dalam perang genosida tersebut.
Penjajah ‘Israel’ melanjutkan serangannya di Gaza pada 18 Maret 2025, dan sejak itu telah membunuh 4.201 orang dan melukai hampir 12.652 lainnya.
Serangan tersebut juga menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku pada bulan Januari 2025.
