Ruangsujud.com–Presiden Prabowo Subianto pada Senin (2/12/2024) memimpin rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, mengeluarkan arahan untuk kebijakan pangan berdaulat. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan swasembada pangan dan mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2028.
Target ini merupakan tujuan vital bagi pemerintah, yang diiringi dengan solusi realistis untuk berbagai masalah spesifik. Ini mencakup upaya mengurangi impor asing yang dapat memicu inflasi domestik tak terkendali dan bahkan kekurangan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani lokal untuk mendongkrak nilai pasar mereka, serta mendorong standar gizi dan kesehatan masyarakat guna meningkatkan produktivitas Indonesia.
Namun, hambatan untuk mencapai kondisi tersebut semakin kompleks akibat masalah seperti kelebihan populasi, perubahan iklim, degradasi lahan, dan distribusi pangan yang buruk. Dalam menghadapi tantangan ini, bantuan dari subsistem lain seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi semakin diperlukan.
Zakat, sebagai salah satu pilar fundamental Islam, berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan untuk mendorong kesejahteraan sosial. Sistem ini telah terbukti menguntungkan dalam berbagai proyek pemberdayaan yang berkontribusi pada pencapaian kedaulatan pangan. Pada tahun 2023, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp 33 triliun, dengan tambahan Rp 26 triliun hingga pertengahan 2024. Program pertama BAZNAS adalah bantuan amal melalui subsidi pangan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, sedangkan inisiatif kedua bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian petani kecil yang memiliki lahan kurang dari satu setengah hektar.
Selain zakat, infak dan sedekah juga memiliki peran penting dalam konteks ini, terutama selama keadaan langka seperti bencana alam. Kedua instrumen ini menyediakan dukungan cepat dan langsung bagi komunitas yang terdampak bencana, berupa bantuan makanan gratis, dapur umum, dan bantuan pangan mendasar lainnya.
Terakhir, wakaf menawarkan berbagai jenis properti produktif, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas pertanian, serta model dana wakaf untuk usaha pertanian dan distribusi pangan. Pemanfaatan ZISWAF secara optimal diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
