Ruangsujud.com– Perkembangan Islam di Filipina pada 2026 menunjukkan penguatan yang tidak hanya berlangsung dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga merambah pendidikan, pemerintahan, hukum, ekonomi, dan pembangunan perdamaian. Pusat perkembangan tersebut berada di Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim yang menjadi pusat kehidupan masyarakat Bangsamoro. Menurut Philippine Information Agency (PIA), pemerintah Filipina terus menempatkan kerja sama dengan pemimpin Muslim dan Bangsamoro sebagai bagian penting dari upaya menjaga perdamaian dan pembangunan di Mindanao.
Salah satu perkembangan penting adalah semakin kuatnya kelembagaan Islam dalam pemerintahan regional. Pada Juli 2026, Parlemen Bangsamoro menyetujui secara bulat rancangan undang-undang pembentukan Bangsamoro Da’wah Center. Lembaga ini dirancang untuk mengoordinasikan kegiatan dakwah, memperkuat dialog antaragama, mengembangkan tenaga dakwah, serta mengelola wakaf dan kegiatan sosial. Menurut Bangsamoro Parliament, rancangan tersebut disetujui dalam pembacaan ketiga dengan 45 suara mendukung dan tanpa suara penolakan.
Pendidikan Islam juga menjadi salah satu agenda utama. Pada Juni 2026, anggota Parlemen Bangsamoro mengembangkan sistem pendidikan Integrated Qur’an Recitation and Adaptation (IQRA), yang menggabungkan pembelajaran Al-Qur’an dengan keterampilan vokasional, life skills, dan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Philippine Information Agency, kebijakan tersebut diarahkan untuk membuat lulusan lembaga Tahfidz tidak hanya memiliki kemampuan keagamaan, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sosial.
Penguatan pendidikan juga dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah nasional dan Bangsamoro. Pada Juli 2026, dibentuk Bangsamoro Education Coordination Forum, yang mempertemukan otoritas pendidikan BARMM dengan DepEd, CHED, TESDA, dan PRC. Menurut EDCOM 2, forum permanen tersebut bertujuan menyelaraskan kebijakan dan memperbaiki kualitas pendidikan di BARMM, sebuah langkah penting mengingat kawasan tersebut masih menghadapi tantangan dalam pembelajaran dasar, gizi, dan pengembangan guru.
Di bidang hukum, perkembangan Islam juga terlihat melalui penguatan sistem peradilan syariah. Pada Juni 2026, Bangsamoro Attorney General’s Office menyelenggarakan Continuing Shari’ah Legal Education yang diikuti 245 praktisi, hakim, pakar hukum, pejabat pemerintah, dan mitra kelembagaan. Menurut Bangsamoro Information Office, program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme praktisi syariah dan memperkuat layanan hukum bagi masyarakat Muslim.
Sementara itu, ekonomi halal mulai mendapatkan perhatian lebih besar sebagai instrumen pembangunan masyarakat Muslim. Pada Juli 2026, Parlemen Bangsamoro membahas pembentukan Bangsamoro Halal Development Authority untuk mengatur sertifikasi, pengawasan kepatuhan, dan penegakan standar halal. Menurut Bangsamoro Parliament, lembaga tersebut diharapkan meningkatkan perlindungan konsumen, memperluas akses pasar, dan membangun industri halal yang lebih kredibel di BARMM.
Perkembangan ekonomi tersebut berjalan bersamaan dengan membaiknya iklim investasi di Bangsamoro. Menurut PeaceGovPH, nilai investasi yang telah disetujui di BARMM mencapai 5,1 miliar peso hingga April 2026, melampaui total investasi sepanjang 2025 yang berada di sekitar 5 miliar peso. Investasi tersebut diperkirakan menciptakan 2.583 lapangan kerja, menunjukkan bahwa proses perdamaian dan pembangunan mulai memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat Muslim di Mindanao.
Dengan demikian, perkembangan Islam di Filipina pada 2026 tidak hanya dapat dilihat dari bertambah kuatnya aktivitas keagamaan, tetapi juga dari institusionalisasi kehidupan Muslim dalam pendidikan, hukum, dakwah, ekonomi halal, dan pemerintahan. Pemerintah Filipina sendiri terus menekankan dialog dan kerja sama dengan masyarakat Muslim sebagai bagian dari pembangunan nasional. Jika proses perdamaian, pendidikan, dan pembangunan ekonomi dapat terus berjalan, Bangsamoro berpotensi menjadi salah satu contoh penting bagaimana komunitas Muslim minoritas secara nasional dapat membangun pemerintahan dan ekonomi berbasis identitas keagamaan sekaligus tetap berada dalam kerangka negara Filipina.
