Ruangsujud.com– Perdagangan valuta asing atau foreign exchange (forex) menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan melalui platform digital. Dalam perspektif Islam, hukum forex tidak dapat ditentukan hanya dari istilah “trading”, tetapi bergantung pada akad, mekanisme transaksi, tujuan, dan cara penyelesaiannya. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), trading forex yang diperbolehkan adalah transaksi spot, sedangkan transaksi forward, swap, dan option dinyatakan haram berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
Dasar umum jual beli dalam Islam terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dalam konteks pertukaran mata uang, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bahwa pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, dan komoditas ribawi sejenis harus dilakukan secara setara dan tunai. Hadis ini menjadi salah satu landasan penting dalam konsep al-sharf, yaitu pertukaran mata uang yang harus memenuhi ketentuan tertentu.
Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan beberapa syarat. Transaksi tidak boleh dilakukan untuk spekulasi atau untung-untungan, harus memiliki kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga, dan apabila mata uang yang dipertukarkan berbeda jenis maka transaksi dilakukan menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi serta dilakukan secara tunai.
Berdasarkan fatwa tersebut, transaksi forex spot diperbolehkan. Transaksi spot merupakan jual beli valuta asing dengan penyerahan pada saat transaksi atau penyelesaian paling lambat dua hari, yang dipandang sebagai bagian dari proses penyelesaian transaksi internasional. Sebaliknya, forward, swap, dan option dinyatakan haram dalam fatwa tersebut karena karakteristiknya mengandung persoalan penyerahan yang ditangguhkan, spekulasi, atau unsur lain yang tidak sesuai dengan prinsip al-sharf.
Persoalan lain muncul pada praktik trading forex online yang menggunakan leverage, margin, biaya swap/overnight, serta transaksi yang hanya mengejar keuntungan dari perubahan harga tanpa kepemilikan atau penyerahan valuta secara nyata. Dalam kondisi seperti ini, transaksi perlu diperiksa lebih jauh karena dapat menimbulkan persoalan riba, gharar, maupun maisir. Kajian akademik terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan leverage, keterlambatan serah terima, dan spekulasi dapat menyebabkan praktik forex tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan al-sharf.
Dari sisi regulasi Indonesia, aspek legalitas juga perlu diperhatikan. Bappebti mengingatkan bahwa perdagangan berjangka, termasuk forex, memiliki risiko tinggi dan masyarakat perlu memastikan pihak yang menawarkan transaksi memiliki izin yang sesuai. Bappebti juga memperingatkan mengenai keberadaan pialang ilegal serta penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko kecil.
Karena itu, seorang Muslim yang ingin melakukan trading forex perlu memeriksa apa yang sebenarnya diperjualbelikan, bagaimana akadnya, kapan mata uang diserahterimakan, apakah terdapat bunga atau swap, apakah menggunakan leverage, serta apakah transaksi tersebut dilakukan untuk kebutuhan yang dibenarkan atau semata-mata spekulasi. Label “Islamic account” atau “swap-free” saja tidak otomatis membuat sebuah transaksi menjadi halal apabila struktur akad dan praktik keseluruhannya masih mengandung unsur yang dilarang.
Dengan demikian, hukum forex dalam Islam bersifat bergantung pada mekanisme transaksinya. Jual beli mata uang secara spot yang memenuhi ketentuan al-sharf pada prinsipnya diperbolehkan, sedangkan bentuk transaksi yang mengandung riba, spekulasi yang terlarang, gharar, atau mekanisme forward, swap, dan option sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tidak diperbolehkan. Menurut MUI, umat Islam yang ingin melakukan trading forex perlu merujuk ketentuan al-sharf tersebut dan memastikan praktik transaksinya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.
