Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kabar

Abdul Mu’ti Kritik BNPT Soal Kontrol Terhadap Masjid

JAKARTA — Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengemukakan pandangannya tentang usulan pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap masjid. Menurutnya, rencana tersebut berpotensi menciptakan ketegangan baru daripada mengatasi permasalahan radikalisme yang tengah dihadapi.

“Konsep yang diajukan oleh BNPT untuk mengawasi masjid dengan keterlibatan pemerintah bukan solusi, melainkan bisa memunculkan kontroversi baru,” tegas Mu’ti pada hari Rabu (06/09).

Abdul Mu’ti menyampaikan keprihatinannya bahwa intervensi pemerintah dalam urusan masjid berpotensi menghasilkan standarisasi dan pembatasan tafsir agama yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baginya, pendekatan semacam ini tidak akan mengatasi sumber permasalahan radikalisme yang sangat kompleks.

“Ide bahwa radikalisme hanya berkaitan dengan sudut pandang teologi tidak lagi relevan,” kata Abdul Mu’ti. Dia juga menambahkan bahwa akar permasalahan radikalisme melibatkan berbagai aspek, termasuk ketidaksetaraan sosial dan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, hanya memusatkan perhatian pada aspek agama, terutama dalam konteks Islam, dianggapnya sebagai pandangan yang terlalu sempit.

Abdul Mu’ti juga menekankan bahwa radikalisme tidak terbatas pada satu agama tertentu dan bisa muncul di berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah radikalisme tidak boleh terfokus hanya pada pengawasan agama semata.

“Dengan membatasi pandangan kita tentang radikalisme hanya pada aspek agama, terutama Islam, kita mengabaikan realitas yang lebih luas. Radikalisme agama tidak hanya ada dalam Islam, tetapi juga dalam agama-agama lainnya. Selain itu, radikalisme bukan hanya masalah agama, tetapi juga masalah dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, budaya, dan politik,” kata Mu’ti.

Dalam konteks ini, ia juga mengkritik penggunaan negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura sebagai model untuk mengatasi radikalisme di Indonesia. Menurut Abdul Mu’ti, perbedaan dalam sistem politik dan tatanan negara membuat pembanding semacam itu tidak relevan untuk situasi Indonesia.

Abdul Mu’ti juga mengingatkan bahwa keberadaan radikalisme seharusnya dijadikan sebagai titik evaluasi bagi pemerintah, terutama dalam program moderasi beragama. Sebaliknya, ia memperingatkan bahwa program semacam itu mungkin justru memunculkan masalah radikalisme baru daripada mendorong sikap moderat.

“Pemerintah seharusnya tidak menolak kritik. Keberadaan radikalisme seharusnya menjadi alat evaluasi bagi pemerintah, terutama dalam program moderasi beragama. Alih-alih menggalakkan sikap moderat, ada potensi program tersebut menciptakan masalah radikalisme baru,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Robby Karman
Written By

Penulis, Peminat Kajian Sosial dan Keagamaan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel terkait

Kajian

KITA TAHU negara muslim atau negara dengan mayoritas penduduk muslim saat ini rata-rata tertinggal dari negara-negara dari negara Eropa atau Asia Timur. Hal ini...

Kabar

RUANGSUJUD.COM – Nama Nupur Sharma mendadak menjadi perbincangan publik. Pernyataan petinggi partai penguasa, Bharatya Janata Party (BJP) membuat kontroversi. Dalam sebuah debat di media Times Now, Sharma...

Kajian

Metode tafsir maudhu’i, juga dikenal sebagai metode tematik, adalah cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki maksud yang sama, membahas topik yang sama, dan menyusunnya...

Opini

RUANGSUJUD.COM – Bagi kita semua kata taqwa tentu sudah bukan menjadi suatu yang asing, kata yang berasal dari Bahasa arab ini sudah melebur dalam tradisi...